Monitoring Serta Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan, Kasie Datun Ingatkan Kades

Nanggung, BB NEWS | Pelaksanaan monitoring serta pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan desa yang diikuti Camat dan para Kepala Desa (Kades) dari 4 kecamatan yakni, Kecamatan Nanggung, Leuwisadeng, Sukajaya dan kecamatan Leuwiliang, dihadiri Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa (DPMD) Kabupaten Bogor serta Kasie Datun Kejaksaan Negeri Cibinong berlangsung di Gedung Serba guna kecamatan Nanggung, Rabu (8/7/2020).

Dengan menetapkan protokol kesehatan Covid 19, pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi penyelanggara pemerintah itu membahas permasalahan seputar Pengelolan Keuangan negara terutama Dana Desa.

Bacaan Lainnya

Kepada awak media, Kepala Seksi (Kasie) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rusli Putra Aji, SH, MH, menghimbau seluruh Kades agar mengikuti aturan dalam mengelola keuangan desa.

“Kepala desa khusus, untuk hal segala pelaksanan bantuan dana desa itu benar – benar tersalurkan sesuai dengan ketentuan, karena kenapa kalau itu tidak sesuai dengan dana desa tersebut itu jelas ada pidananya,” ujar Rusli.

‘Akan tetapi walaupun di minta dengan demikian kami dari kejaksaan apa lagi di bidang DATUN, perdata Tata usaha negara bisa juga di sebut yang isinya ( JPN ) Jaksa Pengacara negara juga akan selalu memberikan bantuan hukum, artinya itu kepada para kepala desa mungkin mereka bisa tersangkut hukum dan kami ini dalam hal artinya pembelaan terhadap pemerintah juga masalah – masalah yang menyangkut keuangan negara salah satunya itu BLT,” sambungnya.

Baca Juga Berita Lainnya  Dalam Rangka Membangun Sinergitas, Karang Taruna Pamijahan Silaturahmi Dengan Camat Yang Baru Dilantik

Secara tegas, Kasie Datun itu akan menindaklanjuti oknum Kepala desa yang tertangkap tangan melakukan penyelewengan Uang Negara.

“Jika di lapangan ada terindikasi penyimpangan kemudian tertangkap tangan atau OTT kami Kejaksan pasti akan proses untuk ditindaklanjuti. Tetapi kami berharap semua desa itu jangan sampai ada hal tersebut karena itu, kami gunanya mendampingi dalam hal memberikan arahan jangan sampai terjebak ke masalah hukum,” imbuhnya.

Pihak Kejaksaan dalam hal ini Datun, kata Rusli, akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pembinaan dan monitoring di lapangan.

“Disinilah pungsinya kami mendampingi pemerintah dalam hal ini Camat beserta kepala desa, kami ingin melihat secara langsung di lapangan bagai mana proses itu terjadi. Terkait permasalah jika ada masyarakat laporan, kalsu memang menyangkut dengan pidana berdasarkan bukti akan kami proses sebagai mana mestinya, gunanya pendampingan itu jangan sampai hal tersebut terjadi,” beber Kasie Datun Kejaksaan Negeri Cibinong.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Pendapatan Desa DPMD, kabupaten Bogor, Dra. Tika Siti Jatnika, M.Si, berharap pengelolaan keuangan desa berjalan di setiap pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga Berita Lainnya  152 KPM Terima BLT DD Tahap II dari Pemdes Panagersari

“Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa di kabupaten Bogor ini sesuai sebagai mana mestinya dan sesuai dengan aturan, kalaupun ada masalah – maslah yang ada di lapangan terdeteksi sejak dini bisa di konsolidasikan sehingga tidak terjadi masalah yang besar,” harapnya.

Senada disampaikan Camat Nanggung, Ae Saepuloh mengajak para Kepala Desa untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

“Saya himbauan jangan sampai, mohon maaf tidak bisa bermain – main dalam hal tersebut. Dalam hal pengawasan dari sekelas desa kami pantau dengan kejaksan ke setiap desa di lapangan untuk mengecek sesuai atau tidaknya dengan administrasi dan programnya,” kata AE.

Camat Nanggung menambahkan, sebagaimana Kejaksaan, pihak kecamatan memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa.

“Kewajiban kecamatan, kewajiban pihak kejaksan maupun tingkat kabupaten untuk monitoring ke setiap desa hanya saja acara Rabu ini sebagai pembinaan saja untuk menyampaikan aturan untuk mereka (para Kepala Desa red.),” ucap Ae.

“Harapan kami agar kededpanya bisa berjala dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi nya dalam kulitas dan kapasitas nya masing – masing dalam pelaksanan tugas,” pungkasnya. (Bagus/Dd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.